[ad_1]
Satu unit truk hangus terbakar akibat kerusuhan massa di Wamena, Papua, Jumat, (24/2/2023). (Foto: ANTARA/Iwan Adisaputra)
HalloKampus.com, Jakarta – LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah menghentikan pola buruk pengambilan kebijakan dalam menangani konflik di Papua.
Wakil koordinator Bidang Advokasi KontraS Tioria Pretty mengatakan saat ini upaya-upaya penanganan konflik di masih mengedepankan ego sektoral dan terkesan manipulatif.
Ia menyebut pemerintah dan parlemen gagal dalam membangun dialog perdamaian di Bumi Cendrawasih.
“Agar Presiden dan DPR mengehentikan pola-pola buruk dalam pengambilan keputusan di Papua. Seperti memaksa kebijakan, atau kebijakan yang diambil secara serampangan,” ujar Tioria dalam Diskusi KontraS: Riset Kebijakan di Papua: Gagal Menyentuh Akar Konflik dalam Balutan Ilusi Pembangunan yang disiarkan secara daring, Jumat (14/4/2023).
Tioria menambahkan upaya perdamaian tidak tuntas karena adanya pendekatan militeristik tanpa adanya dialog yang melibatkan tokoh-tokoh adat di Papua.
KontraS, kata dia, meminta pemerintah mengatasi konflik di Papua melalui kebijakan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.
Baca juga:
– Separatis TPNPB Serang Bandara di Intan Jaya
– Usut Tuntas Kerusuhan di Wamena
Selain itu, Tioria menyebut pemerintah harus memperbaiki penyelenggaraan kebijakan dengan prinsip good governace atau pemerintahan yang bagus di Papua.
Editor: Resky Novianto
[ad_2]
