Libatkan Sipil untuk Tuntaskan Konflik di Papua

Avatar photo

- Editor

Senin, 17 April 2023 - 14:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[ad_1]


Ilustrasi: TPNPB-OPM membakar pesawat Susi Air di Nduga, Papua Pegunungan.

HalloKampus.com, Jakarta- Peristiwa Wamena yang menewaskan 10 orang, juga baku tembak aparat TNI/Polri dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) di Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menambah panjang daftar kekerasan di bumi Cenderawasih yang terus berulang. Berbagai upaya penanganan konflik dilakukan. Mulai dari pendekatan keamanan dengan mengerahkan pasukan militer hingga penandatanganan nota kesepahaman jeda kemanusian.

Namun persoalan di wilayah paling timur ini tak kunjung berakhir. Mulai dari hak warga yang   diabaikan, eskalasi konflik antara TNI dengan kelompok bersenjata Papua, hingga penyanderaan pilot.

Pemerintah mengklaim terus meningkatkan kesejahteraan di Papua, salah satunya melalui melalui dukungan dalam pembangunan. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan TNI-Polri untuk mengawal kebijakan pemerintah.

Perintah itu diungkapkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, usai mengikuti rapat terbatas bersama Jokowi di Jayapura Maret lalu.

“Intinya, beliau memerintahkan kepada kami untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah. Sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran, semua bisa berjalan dengan baik,” kata Kapolri dalam keterangan pers, Senin (20/3/2023) malam.

Sementara itu Panglima TNI, Yudo Margono mengatakan pasukan TNI di wilayah Papua sudah mencukupi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum.

“Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri. Sehingga TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini tergelar baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Ini semuanya ya untuk selain perbatasan darat, perbatasan laut, juga melaksanakan operasi mem back up POLRI dalam rangka penegakan hukum,” kata Yudo dalam keterangan pers, Senin (20/3/2023).

Baca juga:

Prajurit Tewas, TNI Pastikan Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air Dilanjutkan

Usut Tuntas Kerusuhan di Wamena

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, menilai pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat dalam menangani konflik di Papua justru meningkatkan eskalasi konflik.

Menurut Kepala Perwakilan Komnas HAM di Papua Frits Bernard Ramandey, pemerintah seharusnya melibatkan otoritas sipil.

“Hari ini fakta bahwa ada problem kekerasan, ada problem kekerasan bersenjata. Kalau kita membiarkan personel TNI-Polri, satgas-satgas berhadapan dengan kelompok sipil bersenjata TPN-PB, KKB maka yang terjadi adalah siklus kekerasan itu terus terjadi bersiklus-siklus. Jadi kami selalu mengatakan bahwa penyelesaian konflik itu otoritas sipillah yang harus di depan. Siapa otoritas sipil? Pemerintah daerah di tingkat kabupaten, lalu di supervisi oleh pemerintah provinsi, DPRP melibatkan tokoh masyarakat, gereja,” kata Frits kepada HalloKampus.com, Senin (17/4/2023).

Di sisi lain, LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah menghentikan pola buruk pengambilan kebijakan dalam menangani konflik di Papua.

Wakil koordinator Bidang Advokasi Kontras Tioria Pretty mengatakan saat ini upaya-upaya penanganan konflik masih mengedepankan ego sektoral.

“Agar Presiden dan DPR mengehentikan pola-pola buruk dalam pengambilan keputusan di Papua. Seperti memaksa kebijakan, atau kebijakan yang diambil secara serampangan,” ujar Tioria dalam Diskusi KontraS: Riset Kebijakan di Papua: Gagal Menyentuh Akar Konflik dalam Balutan Ilusi Pembangunan yang disiarkan secara daring, Jumat (14/4/2023).

Wakil koordinator Bidang Advokasi KontraS Tioria Pretty menambahkan, upaya perdamaian tidak tuntas karena adanya pendekatan militeristik tanpa adanya dialog yang melibatkan tokoh-tokoh adat di Papua. KontraS meminta pemerintah mengatasi konflik di Papua melalui kebijakan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

Kontras juga mendorong yang berkonflik yakni TNI-Polri dan  TPNPB untuk segera menghentikan konflik bersenjata demi menjamin keselamatan warga sipil di bumi cendrawasih Papua.

Editor: Rony Sitanggang

[ad_2]

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

FOMO dan Bahaya Narkoba: Materi Penyuluhan dari YR KOBRA JATIM
Muda-Mudi Fest Bekasi 2023: Festival Musik yang Wajib Kamu Saksikan!
Elit Politik PDI Perjuangan akan Berkunjung ke Kantor DPP PAN Sebagai Tindak Lanjut Pertemuan Politik Antar Partai
Tingkatkan Atmosfer Akademik, ITB Laksanakan Program TPB di Kampus Jatinangor | Hallo Kampus
Universitas Jember Jajagi Kerjasama Dengan PT. Syngenta Indonesia – Universitas Jember | Hallo Kampus
Cita-Cita Naik Haji? Nabung sejak Dini!
17.216 Peserta Akan Mengikuti UTBK di ITB | Hallo Kampus
FOMO Sapiens : Dari Met Gala Hingga Perkara Kebebasan Pers
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 10 Mei 2024 - 23:50 WIB

Gelar Adat “Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri” untuk Wamenaker RI

Selasa, 26 Maret 2024 - 15:16 WIB

Jasasiaranpers.com dan Sapu Langit Media Center Ucapkan Selamat kepada Pasangan Prabowo – Gibran

Senin, 18 Maret 2024 - 15:48 WIB

Sebanyak 6 Tanggul Sungai Wulan Jebol, Akibatkan 11 Kecamatan di Kabupaten Demak Terendam Banjir

Senin, 18 Maret 2024 - 11:08 WIB

BNPB Sebut Dipengaruhi oleh Fenomena Land Subsidence, Banjir di Kota Semarang Surutnya Lebih Lama

Sabtu, 16 Maret 2024 - 16:04 WIB

Penyelidikan Kasus Korupsi Komoditas Timah Terus Berlanjut, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi

Sabtu, 16 Maret 2024 - 14:46 WIB

Listyo Sigit Prabowo Berì Tanggapan Soal Pernyataa TPN Ganjar-Mahfud Soal Kapolda Jadi Saksi di MK

Jumat, 15 Maret 2024 - 09:14 WIB

Bahas Upaya Kolaborasi di Bidang Pertahanan, Prabowo Subianto Terima Kunjungan Dubes AS untuk ASEAN

Rabu, 13 Maret 2024 - 14:28 WIB

Caleg DPR RI SDP Menjadi Tersangka, Videonya Sempat Viral Saat Bagi-bagi Uang di Pantai Losari Makassar

Berita Terbaru