Mayoritas Pemimpin Alat Kelengkapan DPR Belum Patuh Lapor Kekayaan

Avatar photo

- Editor

Senin, 10 April 2023 - 07:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[ad_1]


Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Isnaini mengatakan (7/3/2023), pelaporan LHKPN menuntut kejujuran. (Foto: antaranews)

HalloKampus.com, Jakarta- Sebagian besar pemimpin Alat Kelengkapan Dewan DPR belum rutin melaporkan harta kekayaan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dari 86 pemimpin Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebanyak 55 orang melanggar kepatuhan melapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data tersebut didapat dari pemetaan kepatuhan LHKPN pimpinan AKD DPR periode 2019-2024 yang dilakukan ICW.

Menurut Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepatuhan dalam melaporkan LHKPN tertuang dalam aturan undang-undang yang dimana DPR menjadi salah satu pembentuk undang-undang. Kata dia, akan menjadi janggal jika justru DPR yang tidak patuh melaporkan LHKPN.

“Tentu ini harus dipikirkan lagi bagaimana penerapan sanksi tersebut. Dan juga angka besar ini 55 bahkan melebihi 50% menunjukkan para anggota DPR RI, tidak memahami dan tidak mengimplemetasikan kewajiban yang mana mereka buat sendiri didalam Undang-Undang 28 tahun 1999,” ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana pada Peluncuran kajian Kepatuhan LHKPN pimpinan AKD DPR 2019-2024 di kanal Youtube ICW, Minggu (9/4/2023).

Bahkan ICW mencatat, ada delapan orang yang sama sekali belum pernah melaporkan kekayaan sejak dilantik menjadi anggota parlemen pada 2019 lalu.  Mereka terdiri dari enam unsur pimpinan komisi serta masing-masing satu unsur pemimpin BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) dan MKD (Majelis Kehormatan Dewan).

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana,  mengatakan, ada empat jenis pelanggaran kepatuhan LHKPN berdasarkan penelitian ICW. Meliputi lapor tetapi tidak tepat waktu atau melebihi batas waktu pelaporan 31 Maret, lapor tetapi tidak berkala, lapor tetapi tidak tepat waktu dan tidak berkala, dan tidak melaporkan sama sekali.

Baca juga:

KPK: Penyampaian LHKPN Terbentur Kejujuran
Dugaan TPPU dalam Penyelidikan Harta Rafael Alun

Selain itu, ICW mencatat berdasarkan tidak tepat waktu pelaporan LHKPN paling banyak diduduki pimpinan komisi sebanyak 15 orang. Komisi yang pimpinannya terbanyak telat melaporkam LHKPN adalah Komisi IV dan  Komisi X.

Sedangkan berdasarkan partai asal pemimpin alat kelengkapan DPR yang tidak patuh adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disusul oleh Partai Golkar.

Editor: Rony Sitanggang

[ad_2]

Berita Terkait

FOMO dan Bahaya Narkoba: Materi Penyuluhan dari YR KOBRA JATIM
Muda-Mudi Fest Bekasi 2023: Festival Musik yang Wajib Kamu Saksikan!
Elit Politik PDI Perjuangan akan Berkunjung ke Kantor DPP PAN Sebagai Tindak Lanjut Pertemuan Politik Antar Partai
Tingkatkan Atmosfer Akademik, ITB Laksanakan Program TPB di Kampus Jatinangor | Hallo Kampus
Universitas Jember Jajagi Kerjasama Dengan PT. Syngenta Indonesia – Universitas Jember | Hallo Kampus
Cita-Cita Naik Haji? Nabung sejak Dini!
17.216 Peserta Akan Mengikuti UTBK di ITB | Hallo Kampus
FOMO Sapiens : Dari Met Gala Hingga Perkara Kebebasan Pers
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 10 Mei 2024 - 23:50 WIB

Gelar Adat “Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri” untuk Wamenaker RI

Selasa, 26 Maret 2024 - 15:16 WIB

Jasasiaranpers.com dan Sapu Langit Media Center Ucapkan Selamat kepada Pasangan Prabowo – Gibran

Senin, 18 Maret 2024 - 15:48 WIB

Sebanyak 6 Tanggul Sungai Wulan Jebol, Akibatkan 11 Kecamatan di Kabupaten Demak Terendam Banjir

Senin, 18 Maret 2024 - 11:08 WIB

BNPB Sebut Dipengaruhi oleh Fenomena Land Subsidence, Banjir di Kota Semarang Surutnya Lebih Lama

Sabtu, 16 Maret 2024 - 16:04 WIB

Penyelidikan Kasus Korupsi Komoditas Timah Terus Berlanjut, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi

Sabtu, 16 Maret 2024 - 14:46 WIB

Listyo Sigit Prabowo Berì Tanggapan Soal Pernyataa TPN Ganjar-Mahfud Soal Kapolda Jadi Saksi di MK

Jumat, 15 Maret 2024 - 09:14 WIB

Bahas Upaya Kolaborasi di Bidang Pertahanan, Prabowo Subianto Terima Kunjungan Dubes AS untuk ASEAN

Rabu, 13 Maret 2024 - 14:28 WIB

Caleg DPR RI SDP Menjadi Tersangka, Videonya Sempat Viral Saat Bagi-bagi Uang di Pantai Losari Makassar

Berita Terbaru