[ad_1]
HalloKampus.com, Jakarta – Anggota DPR soroti rencana impor beras sebanyak dua juta ton yang diinstruksikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Bulog, guna memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) dan program bantuan sosial (Bansos).
Anggota Bidang Pertanian DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet mengatakan, kebijakan impor beras di tengah panen raya sungguh tidak masuk akal.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Hal tersebut dinilai membuat pemerintah gagal mengendalikan harga beras yang kini masih tak stabil.
“Ya jadi dia enggak bekerja maksimal saja. Harusnya dia kalau mau mengondisikan harga stabil dan tidak kalah dengan swasta harus menyerap 100 persen. Jadi dia tidak menjalankan perintah presiden bahwa lakukan penyerapan gabah petani secara optimal. Setelah itu kalau sudah dilakukan, baru impor. Potensi panennya sudah 11 juta ton, baru diserap 50 ribu ton sekarang sudah mau impor dua juta ton, ini logikanya dari mana?” kata Slamet saat dihubungi HalloKampus.com, Rabu (29/3/2023).
Dia pun melihat tak ada hal darurat yang memaksa pemerintah mengimpor beras.
“Entah apa yang membuat darurat orang dari data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik cukup kok (stok berasnya),” ucap Slamet.
Baca juga:
– Kinerja Bulog, CBP, dan Impor Beras
– Beda Data Beras Bikin Masalah
Sebelumnya, Bapanas menginstruksikan Bulog untuk mengimpor beras dua juta ton dengan alasan untuk cadangan beras pemerintah dan program bantuan sosial. Sebanyak 500 ribu ton pertama diminta untuk direalisasikan secepatnya.
Di sisi lain, Bulog mengklaim kini baru bisa menyerap 55 ribu ton beras petani. Padahal target pengelolaan cadangan beras Bulog di tahun 2023 sebanyak 2,4 juta ton.
Editor: Fadli
[ad_2]